Thursday, January 17, 2008

Bila Modal Asing Masuki Industri Pers

Oleh: Noor Dachliyanie Adul

Globalisasi, membuka segala peluang termasuk dalam berusaha. Investor asing pun bisa leluasa menanamkan modalnya di Indonesia. Terlebih lagi dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
Pada dasarnya PMA dari negara maju ke negara berkembang. Tapi tidak menutup kemungkinan dari negara berkembang ke negara sedang berkembang.
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1967 yang dituangkan dalam pasal 6, ada beberapa bidang usaha yang tertutup untuk PMA. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan, bidang usaha yang tertutup bagi PMA secara penguasaan penuh ialah bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak.
Bidang usaha yang dimaksud adalah pelabuhan; produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi; pelayaran; penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkitan tenaga atom; mass media.
Sedangkan yang tertutup (dilarang) sama sekali bagi PMA, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 adalah, bidang usaha yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang.
Khusus PMA dalam bidang usaha industri pers, berdasarkan UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, membuka kemungkinan masuknya modal asing dengan melalui pasar modal.
Ketentuan ini menyulut timbulnya pro dan kontra. Bagi yang pro, melihatnya dari sisi positifnya sehingga tidak menjadi masalah. Sementara yang kontra, berpendapat masuknya PMA ke dalam industri akan banyak menimbulkan masalah.
Sebelumnya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pers, PMA benar-benar tertutup bagi industri pers.
Pasal 13 ayat 2 UU ini menyebutkan, modal Perusahaan Pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri dan pengurusnya warga‑negara Indonesia. Ayat 3 menyebutkan, perusahaan pers dilarang memberikan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari pihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.
Dari ketentuan pasal 13 ini, sangat jelas PMA tertutup bagi industri pers. Ini bertentangan dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang membuka peluang bagi PMA dalam bidang usaha industri pers. Pasal 11 dari UU ini menyebutkan, penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Memang disadari ada dua kepentingan dari PMA, yaitu sarana mencari keuntungan bagi investor dan bermanfaat bagi negara penerima investasi.
Manfaat yang didapat negara penerima investasi dari PMA ini adalah berupa penguasaan teknologi dan manajemen, pengrekrutan tenaga kerja dan perluasan pasar. Kalau untuk bidang usaha lain, PMA memang menguntungkan bagi kedua belah pihak, negara penerima dan investor. Tapi kalau PMA harus memasuki industri pers, menurut hemat penulis, lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
Norma yang terdapat dalam UU No 1/1967 menyiratkan, modal asing yang masuk Indonesia adalah direct investment dan porto polio investment. Investor menanggung risiko yang timbul dan ikut campur dalam managemen perusahaan PMA. Selain turut serta mengelola dan sebagai pengambil keputusan/kebijakan (decision maker).
Kalau PMA masuk dalam industri pers sebagaimana yang dituangkan dalam UU No 40/1999, mau tidak mau diberlakukan norma yang ada dalam UU No 1/1967. Pemilik modal bisa mengintervensi kebijakan redaksi. Lebih fatal lagi, segala informasi di dalam negeri akan dikuasai oleh negara asing sebagai investor.
Jelas hal ini merugikan pers dalam negeri. Padahal baik UU No 11/1966 maupun UU No 40/1999, secara umum menyebutkan, pers merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai kontrol, edukatif, informatif dan hiburan. Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.
Untuk melaksanakan fungsinya itu, pers bebas mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan fakta, pendapat, ulasan, gambar dan lainnya melalui media yang tersedia. Di antaranya media tulis dan elektronik seperti suratkabar, majalah, radio dan televisi. Karya pers (jurnalistik) adalah karya intelektual.
Dengan diperbolehkannya PMA merambah ke indutri pers, otomatis kebebasan pers selama ini menjadi terkekang oleh intervensi pemilik modal. Tidak menutup kemungkinan, pers menjadi alat investor untuk mewujudkan keinginannya dengan menghalalkan segala cara, karena ia memiliki kekuasaan dan kekuatan melalui usaha persnya. Idealisme pers pun menjadi dikebiri dan terbelenggu. Ini yang dikhawatirkan oleh insan pers Indonesia.
Misalnya, AS menanamkan investasinya di Indonesia di bidang usaha pers. Bagaimana pun, sebagai pemilik modal, AS yang dikenal sangat demokratis ini pasti melakukan intervensi dalam kebijakan redaksional. Semua berita yang mengritik atau menyudutkan kebijakan pimpinan negara itu, tidak bakal dapat disiarkan melalui media bersangkutan. Tetapi sebaliknya, dengan leluasa menyiarkan berita negatif tentang negara penerima investasinya.
Ini bisa dilihat dari berita media massa milik AS dan negara pro AS mengenai negara Islam, terutama Irak, Afghanistan dan Palestina. Semua berita dari negara itu yang disiarkan selalu menguntungkan pihak barat (AS dan sekutunya). Sebaliknya, mereka memusuhi media massa dan wartawannya yang menyiarkan keadaan sebenarnya. Bahkan, kantor media massa bersangkutan dan hotel tempat wartawannya menginap dirusak dan dimusnahkan.
Kalau Singapura dan Malaysia yang menanamkan modalnya dalam industri pers di Indonesia, jelas berita tentang TKI yang terlantar atau dianiaya majikan di dua negara itu tidak akan pernah terdengar di Indonesia. Sebaliknya, TKI bermasalah yang menguntungkan dua negara itu, dapat dipastikan akan menghiasi media tempatnya menanamkan modal.
Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan dari PMA di Indonesia adalah dapat 'mengambil' teknologi yang dibawa investor. Tapi dalam bidang pers, tidak ada teknologi yang bisa diambil dan diwarisi. Sebab, teknologi pers adalah sama di semua tempat dan menyesuaikan dengan perkembangan.
Lagi pula dengan masuknya modal asing ke dalam perusahaan pers, selain investor akan menguasai semua informasi, rahasia negara pun akan diketahui secara luas. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 UU nomor 1 Tahun 1967.

1 Comments:

At 4:58 AM, Blogger Unknown said...

ulun terkesan dengan tulisan ini, kira-kira bisa gak diungkapkan pers mana yang memang diinvestasi oleh asing ? biar orang pada tau

 

Post a Comment

<< Home